nusakini.com-Jakarta-Pemerintah kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk keenam kalinya. Hal ini menjadi wujud dari komitmen Pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara prudent, transparan, dan akuntabel demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Opini WTP merupakan salah satu wujud atau evidence besar bahwa kita menjalankan pelaksanaan APBN dengan baik. Hal itu juga bisa menjadi motivasi bagi kita untuk menjalankan APBN lebih baik lagi. Raihan Opini WTP diharapkan tidak hanya berdampak pada pengelolaan APBN secara lebih baik, namun juga bagi stakeholders internal dan eksternal serta para agensi dan lembaga pemeringkat, seperti Moody's dan S&P agar lebih confident dengan cara kita (pemerintah) mengelola APBN," ujar Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadiyanto.

BPK memberikan opini WTP atas LKPP Tahun 2021 dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Opini WTP atas LKPP tahun 2021 tersebut didasarkan pada opini WTP atas 83 LKKL (Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga) dan 1 LKBUN (Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara) yang berpengaruh signifikan terhadap LKPP 2021.

Ketua BPK Isma Yatun mengatakan BPK mendorong Pemerintah untuk melakukan upaya efektif dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan guna mengoptimalkan kualitas LKPP sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN.

• Perkuat Industri Tekstil Indonesia, Wamenkeu Anggito Ajak Diskusi Asosiasi Pengusaha Tekstil
• Kinerja APBN Hingga Agustus 2024 Masih On-Track, Ekonomi Nasional Terjaga Positif
• BI Pertahankan BI 7-Day reverse Repo Rate Tetap Diangka 3,50%
• Resmi Diluncurkan, Ini Format Baru NPWP
• KSSK Terus Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Sistem Keuangan

“Pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan merupakan basis untuk meningkatkan performa pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan inklusif, guna mewujudkan kesejahteraan bangsa," ujar Isma saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2021 kepada DPR dalam Rapat Paripurna di Jakarta, Selasa (14/06).

Pemerintah secara serius dan konsisten akan terus melakukan langkah perbaikan dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK, mengembangkan berbagai terobosan kebijakan baru untuk menjawab tantangan keuangan negara yang makin dinamis, serta menyempurnakan sistem aplikasi terintegrasi untuk menjaga kualitas dan validitas data LKPP. (rls)